Bestienews.com- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) resmi menghapus peminatan atau penjurusan IPA, IPS, dan Bahasa di jenjang SMA.
Penghapusan itu mulai berlaku pada tahun ajaran 2024/2025. Semua sekolah SMA sederajat mulai tahun ajaran baru ini akan ditiadakan dari ketiga jurusan tersebut.
Adapun penghapusan ketiga jurusan tersebut merupakan bentuk implementasi Kurikulum Merdeka.
Dilansir dari Kompas.com Rabu (7/8/24), pengahapusan ketiga jurusan itu bertujuan agar para siswa bisa lebih fokus membangun basis pengetahuan yang relevan dengan minat dan rencana studi lanjut.
Kebijakan tersebut pun memantik respons berbagai pihak, salah satunya datang dari pakar sekaligus dosen Sosiologi Pendidikan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (Unair), Dr Tuti Budirahayu.
Menurut Dr Tuti, penghapusan tersebut akan membawa keuntungan sekaligus tantangan. Salah satu keuntungannya ialah adanya penghapusan stigma siswa pintar dan kurang pintar.
Ia mengaku mengapresiasi kebijakan ini sebagai salah satu keuntungan. Menurutnya, pemahaman yang berkembang di masyarakat selama ini ialah para siswa yang masuk ke jurusan IPS dan Bahasa adalah anak-anak yang nakal dan tidak secerdas anak-anak jurusan IPA.
"Mereka yang masuk ke jurusan IPS dan Bahasa cenderung mendapatkan label sebagai anak-anak nakal, bandel, dan tidak secerdas anak-anak jurusan IPA," terangnya.
"Dari sisi dampak penjurusan yang tidak menguntungkan siswa IPS dan Bahasa, saya patut mengapresiasi kebijakan Kemendikbud Ristek untuk menghapus penjurusan," tambahnya.
Meski begitu, Dr Tuti menyarankan, berbagai pihak mulai dari sekolah, orangtua, siswa, dan pemerintah harus saling dukung dan sepemahaman tentang implementasi Kurikulum Merdeka. Hal ini dimaksud agar tidak terlalu membebankan para guru.
"Sepengamatan saya tentang sistem pendidikan dan pembelajaran Kurikulum Merdeka, guru cenderung mendapat beban lebih berat. Sebaliknya, orangtua masih minim pengetahuan tentang kebijakan-kebijakan pendidikan baru di era Menteri Nadiem Makarim," terangnya.
