BESTIENEWS.COM - India berencana untuk mengganti nama resminya. Pemerintahan Perdana Menteri (PM) Narendra Modi kemungkinan akan mengajukan resolusi pergantian nama itu dalam sidang khusus parlemen yang digelar dua pekan mendatang. Apa nama resmi baru India nantinya?
Seperti dilansir The Economic Times, Kamis (7/9/2023), rencana pergantian nama resmi India terungkap setelah undangan jamuan makan malam kenegaraan KTT G20 yang dikirimkan Presiden India Droupadi Murmu pekan ini menyebutkan jabatannya sebagai 'Presiden Bharat', bukan 'Presiden India'.
Pemimpin Kongres India, Jairam Ramesh, dalam pernyataannya mengonfirmasi hal tersebut. Dilaporkan The Economic Times bahwa pemerintahan Modi akan mengajukan resolusi pergantian nama resmi India menjadi 'Bharat' dalam sidang khusus parlemen pada 18-22 September mendatang.
"Jadi berita itu memang benar," ucap Ramesh dalam pernyataan via media sosial X, yang sebelumnya bernama Twitter.
"Rashtrapati Bhawan (Istana Kepresidenan India-red) telah mengirimkan undangan jamuan makan malam G20 pada 9 September atas nama 'Presiden Bharat', bukan 'Presiden India'," jelasnya.
"Sekarang, Pasal 1 dalam Konstitusi bisa dibaca: 'Bharat, yang tadinya India, akan menjadi Persatuan Negara. Namun sekarang bahkan 'Persatuan Negara' ini sedang diserang," sebut Ramesh.
Nama Bharat bukanlah nama baru, karena Konstitusi India telah sejak lama menyebutkan dua nama, yakni 'India' dan 'Bharat'. Menurut The Economic Times, pasal 1 Konstitusi India secara jelas berbunyi: "India, yaitu Bharat, akan menjadi Persatuan Negara-negara."
Draft pasal 1 Konstitusi India itu diadopsi sejak 18 September 1949 silam, dan menjadi pernyataan paling penting yang menetapkan nama resmi negara tersebut.
Rencana pergantian nama resmi India menjadi Bharat itu mendapatkan dukungan dari Partai Bharata Janata (BJP) yang kini berkuasa dan menaungi PM Modi. Beberapa pemimpin BJP, termasuk Kepala Menteri Assam Himantan Biswa Sarma, ramai-ramai menyatakan dukungannya.
"REPUBLIK BHARAT -- senang dan bangga bahwa peradaban kita maju dengan berani menuju AMRIT KAAL," tulis Sarma dalam postingan media sosial X.
Menteri Pendidikan Bharmendra Pradhan juga menyatakan dukungannya dan membagikan foto undangan makan malam KTT G20.
Anggota parlemen Rajya Sabha, majelis tinggi parlemen India, Nares Bansal dari BJP telah mengajukan usulan pergantian nama resmi itu dalam sidang Majelis Tinggi Parlemen baru-baru ini. Dia bahkan menyebut nama 'India' merupakan simbol 'perbudakan kolonial' dan 'harus dihapus dari Konstitusi'.
"Inggris mengubah nama Bharat menjadi India. Berdasarkan Pasal 1, Konstitusi menyatakan: 'India, yang adalah Bharat'. Negara kita telah dikenal dengan nama 'Bharat' selama ribuan tahun... itu adalah nama kuno negara ini dan ditemukan dalam teks Sanskerta kuno," sebut Bansal seperti dikutip ANI.
"Nama 'India' diberikan oleh kolonial Raj dan dengan demikian, merupakan simbol perbudakan. Nama India harus dihapus dari Konstitusi," cetusnya.
Perdebatan soal perubahan nama resmi India ini mencuat setelah BJP menyerang blok oposisi terbaru bernama INDIA, kependekan dari Indian National Developmental Inclusive Alliance atau Aliansi Inklusif Pembangunan Nasional India.
Para politisi BJP berulang kali menyebut nama 'India' merupakan sisa-sisa masa lalu kolonial. Upaya mengubah nama resmi India itu, menurut The Economic Times, merupakan provokasi terhadap blok oposisi tersebut.
Kritikan terhadap upaya yang digalakkan para politisi BJP itu dilontarkan oleh ketua nasional Partai Aam Aadmi (AAP), Arvind Kejriwal, yang juga menjabat sebagai Kepala Menteri New Delhi.
"Akankah BJP mengganti 'Bharat' dengan nama lainnya, jika aliansi INDIA berganti nama menjadi Bharat? Jika aliansi beberapa partai menjadi 'India', apakah mereka akan mengubah nama negaranya? Negara ini milik 1,4 miliar orang, bukan milik sebuah partai," tegas Kejriwal dalam kritikannya.
"Mari kita asumsikan jika aliansi 'India' mengganti nama menjadi 'Bharat', apakah mereka akan mengganti nama Bharat menjadi BJP? Lelucon macam apa ini? BJP berpikir jumlah suara mereka akan berkurang, jadi mereka harus mengganti nama Bharat," sindirnya. (*)
