BESTIENEWS.COM- Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Riau bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau berkomitmen menjadikan komoditas kelapa sebagai motor pertumbuhan ekonomi baru yang inklusif dan berkelanjutan. Komitmen tersebut mengemuka dalam perhelatan The 3rd BEDELAU 2026 yang mengusung tema "Potensi Hilirisasi Kelapa bagi Perekonomian Riau yang Makin Beragam" di Pekanbaru, Rabu 4 November 2026.
Langkah strategis ini diambil menyusul terus menurunnya kontribusi sektor minyak dan gas bumi (migas) yang selama beberapa dekade menjadi tumpuan utama perekonomian Bumi Lancang Kuning.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau, Dr. Panji Achmad, mengungkapkan bahwa selama ini perekonomian Riau bertumpu pada sektor kelapa sawit, pulp and paper (bubur kertas dan kertas), serta migas. Namun, karena sifat migas yang tidak terbarukan dan mengalami penurunan produksi alamiah (natural decline), Riau harus segera menyiapkan sumber pertumbuhan ekonomi alternatif.
"Selama ini kita mengandalkan sawit, pulp and paper, serta migas. Saat ini migas mengalami penurunan (decline), sehingga kita mencoba mencari sumber ekonomi lain. Dari sanalah muncul gagasan bagaimana kita bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah melalui komoditas kelapa," ujar Panji dalam sambutannya.
Berdasarkan laporan kajian bersama antara KPw BI Provinsi Riau dan Departemen Agribisnis FEM IPB University, pangsa sektor migas terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Riau tercatat menyusut dari 24,6 persen pada 2015 menjadi 11,2 persen pada 2025. Di sisi lain, Riau memiliki modal besar sebagai produsen kelapa terbesar di Sumatera sekaligus nomor satu di Indonesia, dengan pusat produksi utama berada di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil).
Data kajian mencatat luas areal kelapa di Provinsi Riau mencapai 440,08 ribu hektare dengan total produksi sebesar 411,23 ribu ton atau menyumbang sekitar 11,39 persen dari total produksi kelapa nasional. Lebih dari 93 persen lahan tersebut merupakan perkebunan rakyat yang menopang kehidupan 162.864 kepala keluarga (KK) pekebun dan menyerap lebih dari 170 ribu tenaga kerja.
"Riau ini merupakan penghasil kelapa nomor satu di Sumatera, bahkan di Indonesia, yang berpusat di Indragiri Hilir. Ke depannya, kita bisa mengembangkan potensi kelapa ini secara optimal dengan syarat seluruh pihak bersinergi, berkontribusi aktif, dan menyusun perencanaan yang matang," tambah Panji.
Melalui penguatan hilirisasi, kelapa tidak lagi hanya dijual dalam bentuk kelapa bulat atau kopra bernilai rendah, melainkan diolah menjadi produk bernilai tambah tinggi seperti Virgin Coconut Oil (VCO), santan industri, nata de coco, tepung kelapa, serat sabut (cocofiber), media tanam (cocopeat), hingga arang aktif dari tempurung kelapa.
Dalam kesempatan yang sama, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau, Helmi D, menyambut baik hasil kajian penguatan sistem agribisnis kelapa tersebut. Ia berharap hasil riset ini menjadi pijakan nyata bagi pemerintah kabupaten/kota penghasil kelapa dalam menjaga keberlanjutan kebun rakyat.
Meski demikian, Helmi memberikan peringatan serius mengenai tantangan kesejahteraan petani di lapangan, khususnya terkait ketimpangan harga jual dan masa panen antara kelapa dengan kelapa sawit. Kondisi ini dikhawatirkan memicu petani menebang pohon kelapa mereka dan beralih menanam sawit.
"Semoga kajian ini dapat dimanfaatkan oleh berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) dan menjadi pijakan bagi kabupaten/kota penghasil kelapa. Kita harus memastikan pengembangan kelapa ini terus dipertahankan. Jangan sampai suatu saat petani berubah haluan menebang kelapa untuk diganti dengan sawit, terlebih ketika hari ini harga kelapa berada di bawah harga sawit," tegas Helmi.
Helmi memaparkan perbandingan langsung dari pengalamannya sendiri di lapangan untuk menggambarkan betapa beratnya beban ekonomi petani kelapa saat ini:
Perbedaan Siklus Panen: Kelapa sawit dapat dipanen dua kali dalam sebulan, sedangkan kelapa baru bisa dipanen tiga bulan sekali.
Ketimpangan Harga Jual: Harga kelapa di tingkat petani saat ini berkisar di angka Rp2.300 per butir/kilogram, tertinggal jauh dibandingkan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang mencapai kisaran Rp3.200 per kilogram.
"Sepuluh hari lalu saya panen kelapa, dari 5.400 butir yang didapat, harganya hanya Rp2.300. Sementara sawit harganya mencapai Rp3.200 dengan masa panen sebulan dua kali. Komparasi harga dan masa tunggu panen ini tentu sangat menyulitkan bagi petani kelapa," ungkap Helmi.
Menutup pernyataannya, Helmi menegaskan komitmen pribadinya bersama jajaran pemerintah daerah untuk terjun lebih dalam mencari solusi konkret atas persoalan tata niaga dan budidaya tersebut.
"Dalam dua bulan ke depan, saya akan lebih giat dan fokus mendalami persoalan pertanian kelapa ini agar petani kita mendapatkan solusi yang nyata," pungkasnya.
