Partai Demokrat merespons usulan Pj ketua umum Partai Bulan Bintang terkait Yusril Ihza Mahendra menjadi Menko Polhukam di kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani mengatakan pihaknya menghormati setiap aspirasi dari partai koalisi Prabowo. Kamhar juga menegaskan bahwa Prabowo berhak mengatur porsi maupun komposisi kabinet.
"Kami menghormati aspirasi dari setiap partai politik yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju terkait dengan usulan posisi di kabinet pada pemerintahan mendatang. Termasuk aspirasi PBB," kata Kamhar, Kamis (23/5/2024) dilansir dari detik.com.
"Namun meski pun demikian, terkait siapa-siapa saja, berapa porsi dari tiap-tiap partai politik, dan menduduki pos apa saja pada komposisi kabinet mendatang, diserahkan sepenuhnya kepada Pak Prabowo," sambungnya.
Kamhar menjelaskan Partai Demokrat menyerahkan penunjukan menteri kepada Prabowo. Prinsipnya, partainya akan menaati asas yang berlaku.
"Ini menjadi hak prerogatif Presiden. Kami taat asas," tegasnya.
