BestieNews.com- Mahkamah Konstitusi (MK) telah secara resmi mengabulkan sebagian gugatan UU Pilkada sebagaimana yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora.
Salah satu gugatan tersebut ialah berkaitan dengan parpol yang tidak memiliki kursi di DPRD, tapi ingin mengusung calon gubernur tertentu.
MK menyebutkan, partai atau gabungan partai politik peserta Pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak memiliki kursi di DPRD. Putusan MK tersebut pun secara gamblang menjadi 'angin segar' juga untuk pencalonan Anies Baswedan di Pilgub Jakarta.
Diketahui, Anies yang semula telah diusung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk maju di Pilgub Jakarta, kini partai tersebut berbalik arah dukungan. PKS telah bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus yang mengusung Ridwan Kamil dan Suswono sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur di Pilkada Jakarta mendatang.
Sementara itu, geliat komunikasi juga tengah dijalin oleh Anies Baswedan bersama dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ). Hal ini dibenarkan oleh juru bicara Anies Baswedan, Sahrin Hamid.
Sahrin mengatakan, Anies Baswedan terus menjalin komunikasi dengan PDIP. Dirinya juga mengaku bersyukur atas putusan MK tersebut.
"Iya. Kami sedang mempelajari putusan MK tersebut. Komunikasi (dengan PDIP) tentunya terus berlangsung," kata Sahrin, Selasa (20/8/2024).
Senada dengan Sahrin, petinggi Partai berlambang Banteng itu melalui Sekjen Hasto Kristiyanto membenarkan adanya komunikasi politik antara Anies dengan partainya. Ia menyebutkan, memang sudah ada komunikasi intensif antara Anies dengan perwakilan dari partainya melalui Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah.
"Pak Basarah sudah ketemu melakukan komunikasi politik," kata Hasto usai diperiksa sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (20/8/2024).
Meski begitu, Hasto enggan menyampaikan secara detail perihal komunikasi partainya dengan Anies Baswedan. Akankah PDIP berkoalisi dengan Anies di Pilkada Jakarta mendatang? Menarik untuk ditunggu!
