Pasangan capres-cawapres, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar memiliki visi misi ingin membentuk Badan Penerimaan Negara dengan posisi di bawah presiden langsung. Hal tersebut mendapatkan respon yang baik dari Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo. Menurutnya gagasan itu bisa menjadi bahan untuk diskusi publik supaya mendapat masukan.
"Kami berpendapat gagasan-gagasan itu dapat dijadikan bahan diskusi publik bersama para stakeholders, agar mendapat masukan dan pengayaan," kata anak buah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tersebut dalam pernyataannya, Selasa (31/10/2023) dilansir dari detik.com.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu sedang fokus dalam pembenahan organisasi. Dengan adanya reformasi perpajakan bisa mewujudkan institusi perpajakan yang kuat, kredibel, dan akuntabel.
"Dalam pelaksanaan reformasi perpajakan ini dilakukan berdasarkan lima pilar perubahan yaitu organisasi, sumber daya manusia, teknologi informasi dan basis data, proses bisnis, serta regulasi," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Dwi Astuti terpisah.
Prabowo-Gibran ingin mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%.
"Negara membutuhkan terobosan konkret dalam upaya meningkatkan penerimaan negara dari dalam negeri. Pendirian Badan Penerimaan Negara ditargetkan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap PDB mencapai 23%," tulis dokumen visi misi dan program kerja Prabowo-Gibran.
Begitu juga, Anies-Cak Imin juga ingin merealisasikan badan penerimaan negara di bawah langsung Presiden tidak berada di bawah Kemenkeu..
"Merealisasikan badan penerimaan negara di bawah langsung presiden untuk memperbaiki integritas dan koordinasi antar instansi guna menaikkan penerimaan negara," bunyi dokumen visi misi dan program kerja AMIN.
