BESTIENEWS.COM- Indonesia menunjukkan ketahanan ekonomi yang kuat sepanjang 2025 di tengah gejolak ekonomi dan geopolitik global. Capaian positif ini merupakan hasil kerja kolektif bangsa, diperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter sehingga pertumbuhan dan stabilitas berjalan beriringan.
Apresiasi Presiden Republik Indonesia kepada Bank Indonesia yang terus mengawal stabilitas perekonomian dan turut mendorong pertumbuhan, yang bersinergi dengan berbagai pengelola perekonomian nasional. Sinergi dan kerja sama tersebut memberikan hasil nyata dan prestasi yang bisa dibanggakan.
"Kita harus percaya kepada kekuatan kita sendiri dan tidak boleh tergantung kepada negara lain. Saling mengisi, saling membantu, dan sekarang saatnya memberikan solusi yang cepat kepada rakyat. Kebijakan perlu dirumuskan dengan ketenangan, dilaksanakan dengan kepercayaan diri dan dengan tekad untuk berdiri di atas kaki kita sendiri. Demikian petikan arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025 di Kantor Pusat Bank Indonesia Jakarta (28/11), yang sekaligus menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap tema “Tangguh dan Mandiri: Sinergi Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lebih Tinggi dan Berdaya Tahan".
Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, pada kesempatan yang sama menyampaikan optimisme bahwa perekonomian Indonesia ke depan akan lebih baik dengan pertumbuhan yang lebih tinggi dan berdaya tahan, dengan tetap mewaspadai ketidakpastian global yang tinggi.
Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 berada di kisaran 4,7–5,5% dan meningkat lebih tinggi pada 2026 dan 2027 masing-masing dalam kisaran 4,9–5,7% dan 5,1–5,9% didukung oleh konsumsi dan investasi yang meningkat, serta ekspor yang cukup baik di tengah perlambatan ekonomi dunia.
Inflasi akan tetap terjaga rendah dalam kisaran sasaran 2,5±1% pada 2026 dan 2027 didukung konsistensi kebijakan moneter, kebijakan fiskal, eratnya sinergi pengendalian inflasi baik di pusat maupun di daerah, dan penguatan implementasi Program Ketahanan Pangan Nasional. Stabilitas eksternal dan sistem keuangan tetap terjaga, disertai digitalisasi yang terus berkembang pesat.
Ke depan, lima tantangan global perlu terus dicermati dan diwaspadai, yakni berlanjutnya kebijakan tarif AS, melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia, tingginya utang Pemerintah dan suku bunga negara maju, tingginya kerentanan dan risiko sistem keuangan dunia, serta maraknya uang kripto dan stablecoins pihak swasta.
Pelaksanaan PTBI 2025 tidak hanya dilaksanakan di Kantor Pusat Bank Indonesia di Jakarta, tetapi juga berlangsung serentak dan terhubung secara live dari seluruh Kantor Perwakilan di dalam negeri dan luar negeri. Di Provinsi Riau, pelaksanaan PTBI 2025 dilakukan di Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Riau, dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Riau Bapak Dr. H. Syahrial Abdi, AP,. M.Si. beserta para pemangku kepentingan daerah lainnya serta sejumlah mitra strategis antara lain akademisi, perbankan, dan media.
Selanjutnya, menyambung pandangan Gubernur Bank Indonesia, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau, Sudiro Pambudi, menyampaikan informasi msengenai kinerja positif ekonomi Provinsi Riau sepanjang tahun 2025. Secara tahunan, perekonomian Provinsi Riau pada triwulan III tahun 2025 tumbuh positif pada level 4,98% (yoy). Dengan kondisi tersebut Provinsi Riau masih menjadi provinsi dengan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) terbesar ke-6 di Indonesia atau ke-2 di luar Pulau Jawa, dengan kontribusi sebesar 5,14% terhadap ekonomi Nasional.
Laju ekonomi Provinsi Riau di sepanjang tahun 2025 didukung oleh kinerja ekspor luar negeri yang meningkat. Hal tersebut, salah satunya, disebabkan oleh kembali kompetitifnya harga komoditas berbasis kelapa sawit di pasar internasional relatif terhadap harga minyak nabati lainnya, sehingga menaikkan permintaan dari pasar global.
Dari sisi lapangan usaha, sektor utama ekonomi Provinsi Riau yaitu pertanian dan industri pengolahan tercatat tumbuh gemilang, yakni 5,39% (yoy) dan 7,17% (yoy), membaik dari periode sebelumnya. Kondisi cuaca yang kondusif mendukung produksi kelapa sawit yang optimal guna memenuhi kebutuhan crude palm oil (CPO) dalam negeri untuk program B40 serta tetap mampu mengoptimalkan ekspor untuk memenuhi permintaan pasar global.
Selain itu, adanya diversifikasi produk kertas yaitu kertas packaging juga turut memperkuat ekspor Riau tahun 2025.
Selain pertumbuhan, KPwBI Provinsi Riau juga fokus untuk menjaga stabilitas harga, dicerminkan dari tingkat inflasi yang rendah dan stabil. KPwBI Provinsi Riau meyakini bahwa pencapaian inflasi Riau akhir tahun 2025 akan tetap berada dalam target, yaitu 2,5% ± 1%. Keyakinan tersebut tidak terlepas dari masifnya upaya sinergi yang dilakukan oleh TPID se-Provinsi Riau selama ini. Sinergi tersebut, salah satunya diwujudkan melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) melalui Peningkatan Produktivitas Pangan dan berbagai program lainnya.
Selain menaruh perhatian pada kebijakan pertumbuhan ekonomi dan inflasi, KPwBI Provinsi Riau juga aktif dalam pengembangan sektor riil untuk mendorong terwujudnya inklusi ekonomi dan keuangan syariah yang optimal di Provinsi Riau. KPwBI Provinsi Riau secara konsisten mengakselerasi dukungan kepada UMKM agar semakin produktif, naik kelas, dan berdaya saing. Hal tersebut ditunjukkan di antaranya melalui pengembangan 43 UMKM binaan dan klaster komoditas unggulan serta lebih dari 100 UMKM Mitra KPwBI Provinsi Riau.
Dukungan tersebut fokus pada 5 (lima) kelompok yaitu klaster pangan strategis, potensi ekspor, pariwisata, ekonomi kreatif, dan wirausaha. Pengembangan UMKM dilakukan untuk meningkatkan produktivitas melalui inovasi dan pemanfaatan teknologi berbasis internet of things serta hilirisasi produk. Saat ini pengembangan UMKM dengan fokus klaster pangan strategis, olahan pangan, kriya, dan fashion telah tersebar di 6 (enam) Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, yaitu Pekanbaru, Kampar, Rokan Hilir, Kepulauan Meranti, Siak dan Indragiri Hulu.
KPwBI Provinsi Riau juga terus mendorong akselerasi UMKM dalam rangka penguatan UMKM Go Digital melalui penetrasi digital payment (QRIS) dan penguatan program onboarding UMKM serta peningkatan literasi pencatatan keuangan secara digital menggunakan Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan (SIAPIK). Demikian juga, dukungan terhadap peningkatan kinerja ekspor UMKM Riau secara berkesinambungan dilakukan melalui fasilitasi keikutsertaan UMKM pada kegiatan promosi perdagangan, baik berskala domestik maupun internasional.
KPwBI Provinsi Riau juga terus melanjutkan upaya pengembangan ekonomi syariah di Provinsi Riau, di antaranya melalui: (1) Islamic Fashion Event Karya Riau Bertuah, (2) Pengembangan komoditas pangan halal yang mendukung GNPIP, (3) Penguatan Jaminan Produk Halal melalui penguatan ekosistem sisi hulu-hilir, serta (4) pengembangan kapasitas dan perluasan pasar ekspor untuk produk halal.
Selanjutnya, di bidang sistem pembayaran, Bank Indonesia terus berupaya untuk melakukan inovasi sehingga dapat menciptakan sistem terintegrasi dalam mewujudkan ekonomi yang inklusif. Berbagai kegiatan telah diinisiasi KPwBI Provinsi Riau melalui sinergi dengan pemerintah daerah, pelaku industri, dan komunitas untuk meningkatkan akseptasi digital, sekaligus memperkuat pelindungan konsumen agar masyarakat dapat bertransaksi secara aman dan terhindar dari berbagai risiko digital. Dapat disampaikan, transaksi digital menggunakan QRIS di Provinsi Riau hingga Oktober 2025 telah tumbuh 106,92% (yoy) dengan jumlah transaksi mencapai 76,32 juta transaksi dengan ±1,2 juta pengguna serta lebih dari 888 ribu merchants.
Sinergi dan inovasi antara KPwBI Provinsi Riau bersama Pemerintah Daerah dalam pengembangan Ekonomi Keuangan Digital (EKD) terus berlanjut. Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah atau TP2DD, melakukan sinergi dan inovasi dalam melakukan elektronifikasi transaksi pemerintah. Pada semester I 2025, hasil Indeks ETPD menunjukkan bahwa seluruh Pemerintah Daerah di Provinsi Riau termasuk dalam kategori “Pemerintah Daerah Digital”. Selain itu, dalam rangka mitigasi tindak pencucian uang dan pendanaan terorisme, KPw BI Provinsi Riau terus berkoordinasi dan bekerja sama dalam upaya pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) dengan otoritas terkait, yakni Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Dari sisi sistem pembayaran tunai, KPwBI Provinsi Riau juga terus melanjutkan upaya penguatan melalui ketersediaan uang Rupiah dalam jumlah yang cukup, pecahan yang sesuai, dan dengan kualitas yang layak edar. Pada tahun 2025, KPwBI Provinsi Riau melaksanakan program Ekspedisi Rupiah Berdaulat (ERB) untuk memenuhi kebutuhan uang Rupiah di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Terpencil) di Provinsi Riau yaitu Pulau Rupat, Pulau Bengkalis, Pulau Rangsang, Pulau Tebing Tinggi, serta Pulau Padang.
Memperhatikan kondisi ekonomi baik pada tingkat global dan nasional, ke depan terdapat 3 tantangan yang berpotensi mempengaruhi stabilitas makroekonomi Provinsi Riau. Pertama, berlanjutnya kebijakan realokasi anggaran Pemerintah. Hal ini dapat berdampak pada komponen pengeluaran Pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau.
Untuk itu, selain mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah lainnya, kiranya diperlukan sinergi di antara pemangku kepentingan daerah dalam menarik lebih banyak investasi sebagai sumber alternatif pertumbuhan ekonomi. Kedua, rencana kebijakan B50 (Biodiesel 50%) serta target hilirisasi industri kelapa sawit yang berhadapan dengan tantangan pasokan CPO seiring dengan tren penurunan produktivitas pohon sawit karena usia tanaman yang sudah relatif tua.
Program peremajaan sawit rakyat (PSR) tentu dapat menjadi salah satu solusi atas tantangan tersebut. Namun demikian, agar proses replanting tanaman tua dapat berjalan lebih optimal, perlu dipastikan aspek legalitas lahan sudah cukup dipenuhi. Ketiga, ketidakpastian ekonomi global yang masih berlanjut sebagai dampak kebijakan perdagangan negara mitra dagang.
Kondisi ini dapat menciptakan ketidakpastian permintaan dari negara tujuan ekspor utama komoditas Riau. Selanjutnya dari sisi pengendalian inflasi, tantangan ke depan bersumber dari kondisi cuaca ekstrem dan bencana alam terutama di daerah sentra produksi. Hal tersebut dapat berdampak pada berkurangnya jumlah produksi dan kelancaran distribusi bahan pangan ke Provinsi Riau yang pada akhirnya dapat mempengaruhi stabilitas harga.
Memperhatikan perkembangan ekonomi terkini, baik faktor domestik maupun eksternal, serta respons kebijakan yang forward-looking, diperkirakan ekonomi Provinsi Riau ke depan akan tetap kuat. Hal ini didukung oleh permintaan domestik yang tetap terjaga serta permintaan ekspor produk sawit yang semakin bersaing dengan produk minyak nabati lainnya. Selain itu, implementasi Chemical Enhanced Oil Recovery (CEOR) yang dapat meningkatkan produktivitas Blok Rokan diharapkan dapat memperkuat pertumbuhan sektor pertambangan migas.
Oleh karena itu, kami prakirakan perekonomian Provinsi Riau pada tahun 2026 dapat tumbuh lebih baik daripada historisnya, yaitu pada kisaran 4,4-5,2%. Selain itu, dengan sinergi TPID yang semakin kuat dan konsisten, kami meyakini inflasi tahun depan akan tetap terkendali dalam rentang 2,5±1%.