Organisasi kemasyarakatan pendukung Presiden Indonesia ke-7 Joko Widodo dikenal dengan sebutan Projo. Ormas ini sudah tersebar di hampir semua provinsi di Indonesia.
Belakangan informasi terkait dengan kiprah Projo mulai memantik khalayak. Hal ini tidak lain berkaitan dengan akan kemana arah dukungan para anggotanya dalam Pemilu mendatang.
Beredar kabar bahwa Ormas ini mulai mengalami keretakan internal. Keretakan ini disinyalir muncul karena mulai adanya dukungan kepada salah satu calon presiden.
Terbaru, ada pendeklarasian yang bertajuk "Deklarasi Nasional Projo Ganjar" yang diselenggarakan di Depok selama dua hari yakni 27-28 September 2023. Projo Ganjar ini tidak lain tidak bukan mendukung pencalonan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden.
Namun, pendeklarasian itu mendapatkan tanggapan yang beragam. Salah satunya datang dari Ketua Bapilpres DPP Projo, Panel Barus. Dilansir dari CNNIndonesia.com Rabu (27/9), Barus mengatakan bahwa deklarasi "Projo Ganjar" itu bukan sikap resmi dari organisasi Projo yang dipimpin Menkonminfo, Budi Arie Setiadi. Bahkan ia mengatakan bahwa itu adalah Projo palsu.
"Saya ketua Bapilpres DPP Projo, bahwa itu bukan organisasi Projo, itu Projo palsu", ujar Barus dilansir CNNIndonesia.com, Rabu (27/9).
Di tempat terpisah, "Projo Ganjar" tidak tinggal diam. Ketua umum "Projo Ganjar", Haposan Situmorang merespons pernyataan Barus itu. Menurutnya, tuduhan projo palsu itu justru akan terbukti di masyarakat nantinya dan justru Projo Budi Arie itu seperti 'Gerbong Kosong'.
"Projo Budi Arie itu adalah 'Gerbong Kosong' dan tidak mengakar ke bawah, dan kami akan buktikan dalam setiap kegiatan yang melibatkan massa Projo Ganjar dalam jumlah besar. Tuduhan 'Projo palsu' itu justru akan terbukti di akar rumput barisan siapa yang paling solid dan masif," tutur Haposan dilansir Detik.com Rabu (27/9).