BESTIENEWS.COM - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas menyinggung adanya praktik pegawai titipan di lingkungan pemerintahan. Hal ini membuat jumlah pegawai honorer membludak.
"Bapak ibu kalau bapak akan nerima terus (pegawai titipan), apalagi kita kan jabatan politik.Baru duduk orang sudah datang. Ada ponakan, tetangga saudara. Heh, apa kau gunanya jadi bupati, tetanggamu pun nggak bisa kamu bantu," ujarnya dalam peresmian Mal Pelayanan Publik di Jakarta yang disiarkan secara virtual, dikutip Jumat (14/7/2023).
Anas menyebut fenomena itu memang menjadi godaan. Jika permintaan dituruti akan berdampak pada jumlah pegawai titipan yang semakin banyak.
"Itu godaan-godaan. 'Heh, kau Sekda, apa gunanya jadi Sekda. Ini adik mama mu pun nggak bisa kau bantu'. Wah yang gini-gini nih kadang. Akhirnya satu tambah satu. Wah jangan bilang-bilang ya saya titip. Akhirnya 50 orang didengar titip semua. Karena yang jangan bilang-bilang cerita semua," lanjutnya.
Oleh karena itu, saat dirinya menjabat sebagai Bupati Banyuwangi Anas mengaku tidak pernah menerima pegawai titipan. Karena, jika sekali menerima, maka banyak pihak yang akan menitipkan pegawai.
"Saya tidak pernah titip satu pun orang selama saya menjabat," tegasnya.
Namun ia mengaku sempat membuat kekeliruan saat masih menjabat Bupati Banyuwangi, yaitu tidak mengontrol jumlah tenaga honorer di instansinya. Hal ini menyebabkan jumlah tenaga honorer menjadi banyak.
Oleh karena itu Anas memutuskan untuk menggunakan sistem computer assisted test (CAT) untuk menyeleksi tenaga honorer. Apalagi pemerintah pusat sudah memerintahkan untuk tidak lagi merekrut honorer.
"Saya tidak pernah cek di SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) ini berapa tenaga honorer untuk membantu peningkatan kerja atau tenaga yang disisipkan di kegiatan. Ini kan kadang honorernya nggak ada tapi di kegiatannya banyak. Maka begitu didata jumlahnya ribuan," tuturnya. (*)