BESTIENEWS.COM - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka-bukaan soal kondisi terkini utang pemerintah yang sempat disinggung Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Jusuf Kalla. Utang pemerintah dipastikan masih dalam kondisi aman dan tidak ada risiko gagal bayar.
Direktur Surat Utang Negara (SUN) Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu, Deni Ridwan mengatakan utang pemerintah yang selalu meningkat terjadi sejak jaman Presiden Indonesia Ke-2 Soeharto.
"Selama APBN kita defisit, artinya pendapatan kita masih lebih kecil dari belanja, maka terminal utang kita meningkat. Jadi statement Pak JK itu berlaku sejak zaman Soeharto. Utang kita akan terus meningkat dibandingkan sebelumnya," kata Deni dalam acara CNBC Indonesia Money Talks On Location 2023, Rabu (14/6/2023) kemarin dikutip dari detik.
Meski utang meningkat, produk domestik bruto (PDB) Indonesia juga disebut mencatatkan yang tertinggi sejak merdeka. Dengan kata lain kemampuan untuk membayar utang juga meningkat.
"Sejarah Indonesia tidak pernah default. Apakah berisiko dari sebelumnya? Tidak juga," tuturnya.
Seperti diketahui, utang pemerintah per 30 April 2023 mencapai Rp 7.849,89 triliun. Dengan jumlah itu rasio utang Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sebesar 38,15%.
Menurut Deni, rasio utang terhadap PDB Indonesia yang sebesar 38,15% tersebut lebih rendah dibandingkan negara lain.
"Malaysia 70%, Filipina 60%. Jadi tidak ada yang seperti itu. Ada nggak negara besar yang tidak punya utang? Bahkan negara middle east yang produksi minyak pun punya utang, Arab Saudi itu level utangnya 26%," tegas Deni.
RI Bisa Berhenti Utang, tapi...
Deni menyatakan Indonesia bisa saja berhenti berutang, tetapi konsekuensi yang harus diterima adalah berbagai subsidi dihapus.
"Kalau mau kebijakan zero debt atau utangnya nol, tapi itu siap nggak konsekuensinya? Nggak ada subsidi, nggak ada transfer ke daerah, itu yang perlu dipertimbangkan," kata Deni.
Deni mengatakan manfaat utang dirasakan masyarakat untuk bantuan sosial (bansos), kesehatan, infrastruktur, pendidikan, hingga subsidi energi. Jika mau utang tidak bertambah, maka risikonya subsidi dihapus.
Sementara saat ini, Indonesia yang memiliki bonus demografi perlu mempersiapkan generasi muda untuk tumbuh dengan optimal melalui dukungan kesehatan yang baik, hingga sarana pendidikan yang memadai.
"Sekarang Indonesia memiliki bonus demografi, sehingga kita harus mempersiapkan dan memastikan generasi muda bisa tumbuh dengan optimal dengan dukungan kesehatan yang baik, makanya alokasi pendidikan sangat tinggi," tutur Deni.
Di 2045 sendiri Indonesia ditargetkan menjadi salah satu negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Hal itu dinilai tidak akan terwujud tanpa sumber daya manusia (SDM) yang bagus dan kemampuan mengembangkan ekonomi.
"Sekarang kita bisa tumbuh, makanya kita berutang secara betul-betul sebaik-baiknya," imbuhnya. (*)